Bawaslu Ngawi Paparkan Strategi Pencegahan Kerawanan Pemilu dalam Forum “Peduli Negeri dengan NGOPI”

Ngawi, Bawaslu Kabupaten Ngawi - Bawaslu Kabupaten Ngawi hadir sebagai narasumber dalam kegiatan bertajuk Peduli Negeri dengan NGOPI (Ngobrolin Politik dan Demokrasi) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi pada Senin, 4 Mei 2026 di Aula Bakesbangpol Ngawi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Forum tersebut menjadi ruang diskusi bersama guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan pengawasan Pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi, Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko, menyampaikan materi mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai instrumen penting dalam mendeteksi potensi kerawanan Pemilu maupun Pemilihan sejak dini.

Ia menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun dalam setiap tahapan Pemilu terdapat berbagai potensi kerawanan yang perlu diantisipasi, mulai dari potensi pelanggaran, sengketa, kerawanan administrasi dan teknis, hingga kebutuhan deteksi dini berbasis data. Oleh karena itu, IKP digunakan sebagai instrumen pemetaan kerawanan guna mendukung upaya pencegahan secara lebih terukur.

Lebih lanjut, Yohanes menyampaikan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu merupakan instrumen deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat proses demokrasi. Dengan adanya IKP, berbagai potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisir, dan dicegah sedini mungkin demi mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Sebagai langkah mitigasi berbasis data IKP, Bawaslu Kabupaten Ngawi telah melakukan berbagai strategi pencegahan guna meminimalisir potensi pelanggaran pada tahapan rawan Pemilu. Strategi tersebut meliputi sosialisasi pencegahan pelanggaran, koordinasi intensif dengan KPU, patroli pengawasan melalui program Kawal Hak Pilih, pembentukan posko pengaduan, hingga penguatan pengawasan netralitas ASN.

Dalam paparannya, Yohanes juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan partisipatif. Masyarakat diharapkan aktif mengawasi proses Pemilu, melaporkan dugaan pelanggaran, menolak praktik politik uang, serta menjaga kondusivitas daerah selama tahapan Pemilu berlangsung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan Pemilu dapat berjalan lebih terarah, kualitas demokrasi semakin meningkat, serta potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Indeks Kerawanan Pemilu diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas di Kabupaten Ngawi.