BAWASLU HARUS TEGAS PADA PENANGANAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19
|
Ngawi, Bawaslu Kabupaten Ngawi. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020, salah satu pokok perhatian Komisi II DPR RI dimana Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Ngawi tahun 2020. Johan Budi Sapto Pribowo anggota Komisi II DPR RI lakukan kunjungan kerja ke Kantor Bawaslu Kabupaten Ngawi,( 19/10/2020 )
Johan Budi disambut oleh Suyatno Koordinator divisi Penyelesaian Sengketa dan Peggy Yudo subekti Koordinator sekretariat, Pihaknya menyampaikan agar bisa berdiskusi dan mendapat informasi serta masukan mengenai persiapan dan kesiapan bawaslu Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.
Johan Budi memberikan perhatian tentang situasi dalam PILKADA yang dilaksanakan tahun ini masih dalam situasi pandemi.
Johan Budi mengatakan “Dalam kunjungan saya ini adalah dalam rangka memastikan tentang persiapan dan kesiapan bawaslu kabupaten ngawi pada Pilkada tahun 2020. saya menekankan tentang pelaksanaan protokol Covid 19 pada pelaksanaan setiap tahapan Pilkada tahun 2020 di Ngawi”.
Suyatno mengungkapkan “Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di kabupaten ngawi yang masih dalam kondisi bencana non alam covid 19, Bawaslu ngawi sudah melakukan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan penanganan Protokol kesehatan Covid-19 pada Pemilihan bupati dan wakil bupati ngawi tahun 2020.”
“Bawaslu harus tegas pada peserta Pilkada yang melanggar protokol Covid-19. Karena Bawaslu mempunyai wewenang untuk menindak peserta yang melanggar protocol covid 19,” tambah Johan Budi
Suyatno menambahkan, “di Ngawi ada 4 kecamatan yang sangat rawan banjir. Karena pelaksanaan pilkada 9 desember 2020 nanti bertepatan dengan musim hujan, pada tahun lalu di bulan desember terjadi banjir yang sangat parah di 4 kecamatan tersebut hampir 60% terendam oleh banjir, hal ini bisa menjadi poin kerawanan pada penyelenggara”
“Selain itu, pelaksanaan yang masih dalam kondisi pandemi juga menemukan permasalahan, bilamana ada sebagian wilayah atau desa yang melakukan isolasi mandiri karena ada warganya yang terdampak covid19, apakah ada TPS khusus atau bilik khusus” Ungkap Suyatno
Dari permasalahan itu, akan menjadi catatan Johan budi dan menjadi kajian yang akan di bahas di komisi II DPR RI.
Johan Budi memberikan perhatian tentang situasi dalam PILKADA yang dilaksanakan tahun ini masih dalam situasi pandemi.
Johan Budi mengatakan “Dalam kunjungan saya ini adalah dalam rangka memastikan tentang persiapan dan kesiapan bawaslu kabupaten ngawi pada Pilkada tahun 2020. saya menekankan tentang pelaksanaan protokol Covid 19 pada pelaksanaan setiap tahapan Pilkada tahun 2020 di Ngawi”.
Suyatno mengungkapkan “Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di kabupaten ngawi yang masih dalam kondisi bencana non alam covid 19, Bawaslu ngawi sudah melakukan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan penanganan Protokol kesehatan Covid-19 pada Pemilihan bupati dan wakil bupati ngawi tahun 2020.”
“Bawaslu harus tegas pada peserta Pilkada yang melanggar protokol Covid-19. Karena Bawaslu mempunyai wewenang untuk menindak peserta yang melanggar protocol covid 19,” tambah Johan Budi
Suyatno menambahkan, “di Ngawi ada 4 kecamatan yang sangat rawan banjir. Karena pelaksanaan pilkada 9 desember 2020 nanti bertepatan dengan musim hujan, pada tahun lalu di bulan desember terjadi banjir yang sangat parah di 4 kecamatan tersebut hampir 60% terendam oleh banjir, hal ini bisa menjadi poin kerawanan pada penyelenggara”
“Selain itu, pelaksanaan yang masih dalam kondisi pandemi juga menemukan permasalahan, bilamana ada sebagian wilayah atau desa yang melakukan isolasi mandiri karena ada warganya yang terdampak covid19, apakah ada TPS khusus atau bilik khusus” Ungkap Suyatno
Dari permasalahan itu, akan menjadi catatan Johan budi dan menjadi kajian yang akan di bahas di komisi II DPR RI.Tag
Publikasi
