Media Sosial Jadi Medan Baru, Bawaslu Siapkan Strategi Cegah Disinformasi

Ngawi — Dalam upaya meningkatkan kinerja kehumasan serta pengelolaan data dan informasi pada masa non-tahapan, Bawaslu Kabupaten Ngawi mengikuti kegiatan Cangkrukan Demokrasi Divisi Humas dan Datin Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 21 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan mengangkat tema “Pencegahan Disinformasi Pemilu melalui Media Sosial.”

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi di era digital yang semakin kompleks. Terlebih, media sosial kini menjadi ruang utama masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi, termasuk informasi kepemiluan.

Dalam arahannya, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Dwi Endah Prasetyowati) menekankan bahwa semangat Raden Ajeng Kartini relevan dalam konteks saat ini, khususnya dalam melawan disinformasi melalui penyajian data yang benar dan akurat. Ia mengingatkan bahwa pengalaman Pemilu sebelumnya yang diwarnai berbagai persoalan, kini bergeser ke tantangan baru berupa masifnya penggunaan media sosial.

“Media sosial tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Artinya, tantangan Pemilu 2029 sudah di depan mata, dan ini menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan peran strategis Divisi Humas dan Datin, di antaranya:

• Humas sebagai penjernih informasi publik,

• Datin sebagai penyedia data yang akurat dalam mendukung laporan pengawasan,

• Serta keduanya sebagai kolaborator utama dalam melawan disinformasi. 

Ia berharap, melalui forum ini, jajaran Humas dan Datin mampu merumuskan strategi efektif dalam menangkal hoaks sekaligus mempersiapkan Pemilu 2029 yang lebih berkualitas.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa pencegahan disinformasi bukan hanya menjadi tugas Bawaslu semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan literasi digital yang kuat, diharapkan Pemilu ke depan dapat berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat.