Apel Rutin Senin, Bawaslu Kabupaten Ngawi Teguhkan Penguatan Konsolidasi dan Literasi Demokrasi
|
Ngawi, Bawaslu Kabupaten Ngawi – Bawaslu Kabupaten Ngawi melaksanakan Apel Rutin pada Senin, 2 Februari 2026, sebagai bagian dari upaya penguatan disiplin dan koordinasi internal kelembagaan. Apel yang berlangsung di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Ngawi tersebut dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa.
Dalam amanatnya, Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Ngawi akan menindaklanjuti instruksi Bawaslu untuk terus memperkuat konsolidasi demokrasi dan/atau literasi demokrasi serta Pemilu. Upaya ini dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa melalui penguatan konsolidasi demokrasi dan literasi Pemilu, Bawaslu berkomitmen menciptakan Pemilu dan Pemilihan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga berlandaskan pada kesadaran, partisipasi aktif, serta pemahaman yang mendalam dari seluruh elemen masyarakat.
“Pemilu yang berintegritas tidak cukup hanya taat aturan, namun harus didukung oleh kesadaran dan partisipasi publik yang kuat. Di sinilah pentingnya literasi demokrasi sebagai fondasi utama,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut konkret dari komitmen tersebut, Bawaslu Kabupaten Ngawi akan melaksanakan kegiatan Diskusi Hukum secara rutin sebanyak tiga kali dalam seminggu. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang penguatan kapasitas pengawas Pemilu sekaligus sarana memperdalam pemahaman hukum kepemiluan.
Selain itu, Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa juga menekankan pentingnya kerja sama dan soliditas antar jajaran di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Seluruh pengawas diharapkan terus meningkatkan profesionalitas, menjaga integritas, serta bekerja secara kolektif dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.
Melalui apel rutin ini, Bawaslu Kabupaten Ngawi meneguhkan komitmennya untuk berperan aktif dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.