SINTAS April 2026: Bawaslu Ngawi Perkuat Sinergi dan Kesiapan Program “Bawaslu Membelajarkan”

Ngawi, Bawaslu kabupaten Ngawi — Bawaslu Kabupaten Ngawi kembali menggelar rapat staf bulanan bertajuk SINTAS (Sinergi Integritas dan Soliditas) pada Senin, 13 April 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyinergikan program kerja antar divisi dalam satu bulan ke depan, dengan melibatkan seluruh pimpinan dan jajaran sekretariat.

Rapat SINTAS yang rutin dilaksanakan setiap bulan ini tidak hanya menjadi ruang evaluasi, tetapi juga sarana konsolidasi internal guna memastikan setiap program berjalan selaras dan terarah. Pada pertemuan kali ini, fokus utama pembahasan diarahkan pada persiapan kegiatan Bawaslu Membelajarkan, sebuah program penguatan kapasitas pengawas pemilu yang digagas oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan peserta Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi dalam arahannya menyampaikan bahwa kesiapan materi dan teknis pelaksanaan program menjadi hal penting yang harus segera ditindaklanjuti. Penjelasan lebih lanjut kemudian disampaikan oleh Koordinator Divisi SDMO dan Diklat, Saroni yang memaparkan hasil koordinasi sebelumnya melalui rapat daring pada 6 April 2026 terkait Inovasi Kompetensi Melalui Simulasi Bawaslu Membelajarkan.

Program ini dirancang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan kerangka acuan kerja (TOR), program Bawaslu Membelajarkan terdiri dari 9 klaster dengan total 35 topik pembelajaran. Dalam pembagian materi, Bawaslu Kabupaten Ngawi mendapatkan tanggung jawab pada Klaster 2: Analisis Risiko dan Pencegahan, dengan topik Metodologi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Topik ini dinilai strategis karena menjadi dasar dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. 

Dengan terselenggaranya SINTAS bulan April ini, Bawaslu Kabupaten Ngawi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat soliditas internal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia.