RAPAT KOORDINASI EVALUASI PELAKSANAAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TINGKAT PROVINSI

Batu, Bawaslu Kabupaten Ngawi - Koordinator divisi Hukum dan Sengketa beserta Staf Hukum Bawaslu Kabupaten Ngawi hadir pada kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur  dengan tema Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tingkat Provinsi, acara yang bertempat di Kantor Bawaslu Kota Batu. (Sabtu, 3/8/24).

Acara dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI. Totok Hariyono memberikan apresiasi atas pelaksanaan pemberian keterangan dalam PHPU Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur sudah baik. Pesannya, jadikan pemberian keterangan yang baik tersebut sebagai bentuk ikhtiar niat baik pengawas Pemilu di Jawa Timur bahwa telah melaksanakan pengawasan dengan baik. Termasuk nanti ketika ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di wilayah Provinsi Jawa Timur maka berikanlah keterangan sebaik mungkin di MK.

Totok juga meminta kepada jajaran Bawaslu agar selalu menelaah dan mempelajari regulasi, baik melalui perbawaslu, surat edaran maupun surat keputusan mengingat Pemilihan berpotensi adanya gugatan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). “Setiap surat yang berkaitan dengan norma, kita harus wajib paham walaupun tetap harus berkoordinasi dengan divisi lain,” jelasnya.
"Hal terpenting dalam penyusunan PHP yang harus disiapkan adalah data, Fakta dan kata," tambah nya.
Terakhir, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini juga berpesan kepada jajarannya untuk mulai mengarsipkan laporan Hasil pengawasan. “Catatlah jika ada yang penting, karena hal tersebut adalah dasar kita memberikan keterangan jika terjadi PHPU,” tutupnya.

Tidak lupa Dewita Hayu Shinta, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa pelaksanaan evaluasi di PHPU Pemilu 2024 sudah baik, tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan dan perlu diperbaiki, utamanya berkaitan dengan data dan Form A. Sehingga perlu pendokumentasian yang baik dan koordinasi yang baik antar divisi agar pelaksanaan PHP nanti jika ada, tidak berat ketika penyusunan keterangan.