Dalam kick off penguatan kelembagaan warits: penguatan kelembagaan adalah investasi jangka panjang demokrasi

Surabaya, Bawaslu Kabupaten Ngawi – Ketua ,koordinator divisi Hukum dan koordinator divisi pencegahan parmas humas Bawaslu Kabupaten Ngawi mengikuti kegiatan yang di gelar oleh Bawaslu provinsi jawatimur. 

Bawaslu Jawa Timur secara resmi memulai program penguatan kelembagaan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota pada Selasa (19/8/2025) di hotel vasa Surabaya. Agenda ini ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono.

Acara kick off ini turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, jajaran Forkopimda Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten/Kota, pegiat pemilu, akademisi, organisasi masyarakat, serta organisasi kepemudaan.

Program penguatan kelembagaan ini difokuskan pada delapan bidang strategis. Di antaranya akuntabilitas keuangan, pelayanan informasi hukum dan PPID, penguatan hubungan serta eksistensi kelembagaan, pengolahan data, literasi demokrasi, penataan tata kelola internal, modernisasi birokrasi, serta peningkatan kinerja kelembagaan.

Setiap bidang akan dijalankan dengan pendekatan koordinator wilayah. Nantinya, masing-masing koordinator wilayah bertanggung jawab mengembangkan satu kabupaten/kota sebagai proyek percontohan. Dari delapan kabupaten/kota pilot project tersebut diharapkan lahir model yang bisa diterapkan di daerah lain.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menjelaskan bahwa langkah penguatan kelembagaan ini berangkat dari analisa serta refleksi panjang atas tantangan yang dihadapi lembaga pengawas pemilu di daerah.

“Misalnya, bagaimana akuntabilitas keuangan sering terkendala kapasitas verifikasi di daerah, atau prinsip kolektif-kolegial yang masih terhambat ego sektoral. Bahkan publik pun belum sepenuhnya melihat Bawaslu sebagai aktor penting dalam menjaga demokrasi, terutama di luar tahapan pemilu,” ungkap Warits.

Lebih jauh, alumni Pondok Pesantren Tebuireng ini menekankan bahwa penguatan kelembagaan merupakan upaya serius untuk meneguhkan eksistensi, membangun sinergi, serta mewujudkan pemilu yang berkeadilan dan berkeadaban.

“Penguatan kelembagaan adalah investasi jangka panjang. Bukan sekadar menambah kegiatan, melainkan menata ulang cara kita bekerja, berkoordinasi, mengambil keputusan, hingga membangun kepercayaan publik. Kita ingin menjadikan kelembagaan ini tidak hanya kokoh dalam struktur, tapi juga berdaya dalam kultur, dengan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kolektivitas yang hidup dalam praktik sehari-hari,” tegasnya.

Pria kelahiran Sumenep itu juga menambahkan, penguatan kelembagaan bukan hanya milik Bawaslu provinsi semata, melainkan milik seluruh jajaran hingga kabupaten/kota. “Hanya melalui sinergi vertikal yang kuat, kita bisa membangun sistem kelembagaan yang utuh, namun tetap kontekstual dengan kebutuhan lokal,” ujarnya.