Bawaslu Ngawi Hadiri Forum Konsultasi Publik KPU: Dorong Transparansi dan Akurasi Data Pemilih
|
Ngawi, Bawaslu Kabupaten Ngawi - 12 November 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngawi menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi sebagai bagian dari pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan kualitas, akurasi, dan inklusivitas daftar pemilih yang digunakan dalam setiap tahapan pemilu.
Dalam forum tersebut, Bawaslu menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan wadah partisipasi aktif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, tanggapan, serta koreksi terhadap data pemilih yang dikelola secara periodik oleh KPU.
Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor, antara lain:
Bawaslu Kabupaten Ngawi, yang berperan dalam pengawasan dan validasi proses pemutakhiran data;
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), yang memastikan sinkronisasi data kependudukan;
Partai politik, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, media, serta unsur TNI/Polri terkait data pemilih non-sipil;
Termasuk perwakilan masyarakat difabel dan kelompok rentan, sebagai wujud komitmen terhadap inklusivitas daftar pemilih.
Bawaslu Ngawi menekankan pentingnya forum ini berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik. KPU diharapkan dapat membuka data agregat hasil pemutakhiran, seperti jumlah pemilih baru, pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, tidak memenuhi syarat (TMS), maupun perbaikan data, agar publik bisa ikut serta mengawasi proses tersebut.
Selain itu, hasil forum perlu dituangkan dalam Berita Acara atau Rekomendasi resmi, yang kemudian menjadi dasar tindak lanjut bagi KPU dalam memperbaiki dan memperbarui data pemilih di tingkat kabupaten dan kecamatan.
Bawaslu juga mengusulkan agar tokoh masyarakat diundang secara rutin, bahkan hingga tingkat kecamatan, untuk memperkuat partisipasi dan memastikan data pemilih yang dihasilkan benar-benar valid, mutakhir, dan inklusif.
Dengan forum semacam ini, diharapkan ke depan proses PDPB di Kabupaten Ngawi dapat berjalan lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga hak pilih seluruh warga negara dapat terjamin secara maksimal.
