Bawaslu Kabupaten Ngawi Gelar Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, Polri
|
Ngawi, Bawaslu Kabupaten Ngawi - Momen masa kampanye, Bawaslu kabupaten ngawi gelar sosialisasi netralitas ASN, TNI, Polri pada hari senin 21/10/2024 di notossuman yang di hadiri oleh PJs Bupati Ngawi, Sekda yang di wakili oleh kepala kesbangpol, TNI, polri, opd, camat, danramil, kapolsek, media sekaligus anggota pokja pengawasan netralitas ASN.
Kegiatan berlangsung dengan PJs bupati Ngawi tiat suwardi memberikan sambutan. Dalam sambutannya Tiat Suwardi mengingatkan bahwa ASN jangan sampai terlibat dalam keberpihakan pada pasangan calon (Paslon).
"Meskipun di kabupaten Ngawi proses pilkada hanya diikuti satu pasangan calon bagi ASN jangan sampai terlibat dalam kampanye dan pemenangan calon. ASN harus benar-benar netral tidak turut serta dalam kampanye maupun pemenangan," jelas Pjs Bupati Ngawi.
Berlanjut dengan di buka nya kegiatan oleh Yohanes Pradana selaku ketua Bawaslu kabupaten Ngawi.
Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi, Yohanes Pradana menegaskan seluruh ASN, baik yang bertugas di lingkup pemerintah daerah maupun TNI/POLRI dalam pemilihan daerah serentak tahun 2024 harus tetap menjaga netralitas. Terlebih dalam penggunaan media sosial untuk sarana komunikasi.
"Tanpa mengurangi adanya hak pilih bagi ASN dalam pelaksanaan pilkada, tetapi kami juga menghimbau bahwa untuk ASN lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Karena terkadang penggunaan media sosial diluar kendali kita semua," tegas Yohanes
Terkait dengan netralitas ASN, jika ada temuan maupun laporan, Bawaslu Kabupaten Ngawi akan melakukan kajian dan selanjutnya akan melaporkan ke pejabat pembina kepegawaian untuk ditindaklanjuti. "Semua keputusan perkara terkait netralitas ASN dalam pemilu di Badan Kepegawaian Negara," Imbuh Yohanes .
Sebelum materi di mulai sambutan diakhiri dengan penandatanganan deklarasi netralitas oleh Pjs bupati Ngawi, Dandim, Kapolres, Ketua Bawaslu dan Sekda Ngawi yang diwakili kepala Bakesbangpol. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang adil dan transparan.
Dengan fokus pada peningkatan kesadaran, pencegahan pelanggaran, serta dorongan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan pemilu yang kondusif dan bebas dari intervensi yang tidak etis, terutama di kalangan ASN maupun TNI/POLRI.
