Lompat ke isi utama

Berita

Ngopi Arsip Seri 7 Jadi Ruang Belajar Pengelolaan Arsip Terjaga

Ngopi Arsip Seri 7 Jadi Ruang Belajar Pengelolaan Arsip Terjaga

Ngawi, Bawaslu Kabupaten Ngawi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngawi terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam bidang kearsipan. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam kegiatan Ngopi Arsip Seri 7 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 15 April 2026 secara daring melalui Zoom Meeting.

Mengusung tema “Pengelolaan Arsip Terjaga, Sejarah Terpelihara”, kegiatan ini menjadi ruang diskusi sekaligus penguatan pemahaman terkait pentingnya pengelolaan arsip yang memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan bangsa dan negara.

Dalam pemaparan narasumber (Ratna Diah Fatmawati, PIC Arsip Bawaslu Kota Surabaya), dijelaskan bahwa arsip terjaga merupakan arsip negara yang berkaitan langsung dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa, sehingga harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui prosedur yang terstruktur dan akuntabel.

Pengelolaan arsip terjaga di lingkungan Bawaslu mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pemberkasan, pelaporan, hingga penyerahan salinan autentik kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam prosesnya, Unit Pengolah dan Unit Kearsipan memiliki peran penting dalam memastikan arsip dikelola sesuai standar kearsipan yang berlaku. Dari sisi teknis, sarana dan prasarana juga menjadi perhatian utama. 

Selain materi utama, sesi tanya jawab turut membahas mekanisme pemusnahan arsip. Dijelaskan bahwa pemusnahan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dinas terkait, atau dilakukan secara mandiri menggunakan alat penghancur kertas. Yang terpenting, arsip tidak boleh dimusnahkan dengan cara dibakar atau diperjualbelikan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Ngawi diharapkan semakin memahami pentingnya tata kelola arsip yang baik dan benar, sehingga mampu menjaga integritas dokumen serta mendukung akuntabilitas kelembagaan dalam jangka panjang.