Menuju Pemilu 2027, Bawaslu Ngawi Optimalkan Pengawasan PDPB Triwulan I
|
Ngawi, Bawaslu Kabupaten Ngawi – Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Ngawi mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 30 Maret 2026.
Rapat koordinasi ini digelar sebagai langkah persiapan menghadapi pelaksanaan rekapitulasi PDPB Triwulan I di tingkat kabupaten/kota yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 2 April 2026. Agenda utama dalam pertemuan tersebut mencakup pembahasan catatan hasil pengawasan PDPB selama Januari, Februari, dan Maret 2026, serta penyusunan strategi pengawasan untuk memastikan kualitas data pemilih tetap terjaga.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memastikan validitas data pemilih sebagai fondasi utama menjelang tahapan Pemilu 2027. Pengawasan yang ketat dan sistematis dinilai menjadi kunci dalam mencegah potensi kesalahan data yang dapat berdampak pada proses demokrasi ke depan.
Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati, menegaskan pentingnya kedisiplinan jajaran pengawas di tingkat Kabupaten/Kota. Ia menyampaikan bahwa kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2026 sangat ditentukan oleh optimalnya pengawasan PDPB saat ini.
“Pengawasan PDPB Triwulan I tahun 2026 ini sangat penting agar tahapan Pemilu 2027 berjalan tanpa kendala administratif yang berarti,” tegasnya.
Dalam arahannya, Eka juga menginstruksikan seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh proses PDPB guna mengantisipasi adanya data yang tidak wajar. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur turut menyampaikan sejumlah catatan hasil pengawasan, khususnya terkait pelaksanaan uji petik di Kabupaten/Kota.
Penekanan diberikan pada pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan uji petik serta kedisiplinan administrasi. Pengisian Form A, misalnya, harus dilengkapi dengan bukti dukung yang sah dan valid sebagai bentuk pertanggungjawaban pengawasan.
Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Ngawi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan PDPB secara optimal, sehingga data pemilih yang dihasilkan benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menghadapi Pemilu 2027 mendatang.
