Kick Off Orientasi PPPK Bawaslu Jawa Timur, Bangun Aparatur Berkualitas

Ngawi, Bawaslu Kabupaten Ngawi - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu Kabupaten Ngawi mengikuti kegiatan Kick Off Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan secara daring dan terpusat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut juga mengundang Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kanupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses pembentukan karakter, penguatan integritas, serta peningkatan pemahaman mengenai tugas dan fungsi PPPK di lingkungan Bawaslu. Orientasi tersebut diikuti oleh PPPK dari seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagai bagian dari upaya mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa orientasi bukan sekadar kegiatan pengenalan organisasi, tetapi juga sarana untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai nilai-nilai dasar yang harus dimiliki sebagai ASN di lingkungan Bawaslu.

“Melalui kegiatan orientasi ini, kami berharap seluruh PPPK dapat memahami peran strategisnya dalam mendukung kinerja kelembagaan Bawaslu. Integritas, profesionalitas, loyalitas kepada Lembaga, penguatan wawasan kebangsaan harus menjadi landasan utama dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan tuntutan keterbukaan publik mengharuskan setiap ASN untuk meningkatkan kapasitas diri secara berkelanjutan. Oleh karena itu, orientasi ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat kompetensi, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu.

Melalui kegiatan Kick Off Orientasi PPPK ini, diharapkan seluruh pegawai PPPK di lingkungan Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Ngawi, mampu menginternalisasi nilai-nilai organisasi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat komitmen dalam mendukung terwujudnya pengawasan pemilu dan pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan terpercaya.