Bawaslu Kabupaten Ngawi Ikuti Sesi 1 “Bawaslu Mengajar” tentang Keterbukaan Informasi Publik

Ngawi, Bawaslu Kabupaten Ngawi - Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Bawaslu Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan “Bawaslu Mengajar: Pembinaan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik” yang diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia secara daring melalui Learning Management System (LMS) Bawaslu.

Staf Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Ngawi mengikuti Sesi 1 kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada Selasa, 26 Mei 2026 mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembinaan berkelanjutan yang dilaksanakan dalam empat sesi guna memperkuat kapasitas pengelola layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Pelaksanaan pelatihan menggunakan platform LMS Bawaslu sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan secara fleksibel dan mandiri dari daerah masing-masing.

Pada sesi pertama, peserta mendapatkan materi mengenai keterbukaan informasi publik dan prosedur layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Materi yang disampaikan meliputi definisi dalam keterbukaan informasi publik, prinsip dasar keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi publik, teknis pelayanan permohonan informasi publik, hingga digitalisasi pelayanan informasi publik di Bawaslu.

Dalam pelatihan tersebut juga dijelaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta membangun sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai standar pelayanan informasi publik dan prosedur pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, diharapkan Staf Pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Ngawi dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.